THE ROLE OF THE REGIONAL INSPECTORATE IN SUPERVISING VILLAGE FUND MANAGEMENT IN NAGARI GOVERNMENTS IN PESISIR SELATAN REGENCY
Keywords:
Regional Inspectorate, Village Fund Management, Supervision, Regional Government, Good GovernanceAbstract
Article 1 point 46 of Law No. 23 of 2014 states that the Regional Inspectorate serves as the Government’s Internal Supervisory Apparatus, responsible for overseeing Village Fund management to prevent irregularities and ensure effective, efficient, and accountable use. Given the large allocation of Village Funds in Pesisir Selatan Regency, optimal supervision is crucial to achieve good and clean governance.
This study examines the role of the Regional Inspectorate in supervising Village Fund management and the obstacles it faces. Using a descriptive method with normative and empirical legal approaches, data were collected from documents and field research, then analyzed qualitatively.
The results show that supervision is carried out according to regulations through planning, implementation, reporting, and follow-up stages. The Inspectorate provides guidance in preparing the Village Budget, conducts compliance and special audits, and reports findings to the Regent. Villages must follow up within 60 days or face sanctions.
However, supervision is constrained by limited auditors and budget, allowing only 96 of 182 villages to be audited in 2024. Externally, unequal financial management capacity and repeated administrative errors in villages reduce audit effectiveness.
Downloads
References
A. Buku – Buku
Adisasmita dan Rahardjo, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
Anik Yuesti, Akuntansi Dana Desa, Zifatama Jawara, 2023
Agus Suharyono, Ak., M.Ak., CA., Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Cendekia Press, 2023
B.Miles Matthew dan A. Michael Huberman, Analisa Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992
Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Persada,Jakarta,2011
Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Bandung:Alumni, 2021
Heru Cahyono, Pengelolaan Keuangan Desa Jakarta: IPDN
Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
Mardiasmo,Akuntansi Sektor Publik,Yogyakarta,Andi,2018
Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen Jakarta: Ghalia Indonesia : 2018
M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta: Rajawali: 2017
Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non – Doktrinal, Sosial Politic Genius, Makassar, 2020
Ronny,hanitijo Semitro, Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri,Ghlia Indonesia, ,Jakarta,1990
Sri Wahyuni, Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa dalam Audit Dana DesaYogyakarta: Deepublish, 2022
Yusri, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Bandung: Cendekia Press, 2023
Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016
Zamani, Manajemen Jakarta: IPWI, 2018
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri desa Nomor 7 tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
C. Artikel dan Jurnal
Andry lauda,Modifikasi hukum kewenangan Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam mencegah terjadinya tindak pidanakorupsi di pemerintah daerah kabupaten/kota, Supremasi,Jurnal Ilmiah hukum,Vol 8,2018
Adiva Ananda Jukris dan Rony Jaya. Peran Inspektorat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas. Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial JEIS, Vol.02, No.01, Juni 2023
Abu rahum,,Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik desa karyan Makmur kecamatan long ikis kabupaten paser,Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3 No 4, 2015
Angga Rosidin dan Lulu salsabila,Implementasi Prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 dalam mewujudkan tesa tanpa kemiskinan (no poverty) di desa Parigi,kecamatan cikande, kabupaten serang, SENANTIAS, Vol 6,2025
Desna Haromatica dan Heru Nurasa,Menyoal eksistensi Pemerintah Nagari di Provinsi Sumatera Barat, jurnal AKP, No 2, Vol 8, 2018
Azizah, M., & Hadi, H. S. (2024). PERANCANGAN SISTEM ANTRIAN DENGAN SPEECH RECOGNITION BERBASIS WEB PADA PUSKESMAS GASAN GADANG KAB. PADANG PARIAMAN. Jurnal Manajemen Teknologi Informatika, 2(3), 154-160. https://doi.org/10.70038/jentik.v2i3.96
Setya Hadi, Harry. "Penerapan IoT Pada Smart Farming." (2025).
Des majayanti ,Peranan pemerintah nigari dalam meningkatkan masyarakat dinagari persiapan bandua, jurnal ilmiah adminitrasi pemrintahan vol 1, 2023
Gd. Syafruddin Prawiranegara II Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai, Artikel DKJN, 2021
Dahri, Nuraeni, Harry Setya Hadi, and Riyon Formis. "Perancangan Sistem E-Commerce Berbasis Kemitraan Dagang." Jurnal Manajemen Teknologi Informatika 1.3 (2023): 176-188.
Setya Hadi, H. (2025). INTERNET OF THING (IOT): PRINSIP DAN IMPLEMENTASINYA.
Syofyan, H.. Hubungan Pemerintah Nagari dan Bamus dalam Pemerintahan Lokal di Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6, No. 2 2015
Sayekti Suindyah Dwiningwarni dan Ahmad Zuhdi Amrulloh, Peranan Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Jombang Jawa Timur, Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan 4, Vol 1, 2020.
Witra Maison,Strategi pengelolaan keuangan nagari dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja nagari,Jurnal Mandira Cendikia,Vol 3. 2024
Zainudin dan Handani, Evaluasi kebijkan pengawasan keuangan desa pasca implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan pengelolaan keuangan desa,Jurnal ekplorasi akutansi JEA,Vol 5,No 3 Agustus 2023
D. Website
https://rakyatbengkulu.disway.id/read/663475/wow-pembagian-dana-desa-2024-pesisir-selatan-sumatera-barat-45-desa-1-miliar diakses pada tanggal 8 maret 2025
